SITEM PEMERINTAHAN KELURAHAN DAN PERANGKAT KELURAHAN MENURUT PP No.73 Tahun 2005

Pemerintaha kelurahan

  Kelurahan merupakan lembaga pemerintahan yang setingkat atau sejajar dengan desa. berdasarkan PP nomor 73 tahun 2005, yang dimaksud dengan kelurahan adalah Wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota di dalam wilayah kerja Kecamatan, pemerintahan kelurahan berbeda dengan pemerintahan desa. Kelurahan bertanggung jawab kepada camat yang dipimpin oleh seorang Lurah. biasanya Kelurahan dibentuk di kawasan perkotaan.

  Suatu wilayah Kelurahan yang kondisi masyarakatnya tidak memenuhi syarat dapat dihapus atau digabung dengan wilayah Kelurahan yang lainnya. penghapusan atau penggabungan suatu wilayah Kelurahan sebelum telah dimusyawarahkan dengan tokoh-tokoh masyarakat terkemuka.

  Pemerintahan kelurahan dilaksanakan oleh pemerintah kelurahan. pemerintah kelurahan terdiri atas beberapa unsur. di dalam kelurahan tidak terdapat BPD Seperti halnya di desa. namun terdapat dewan Kelurahan yang berfungsi memberi saran dan masukan kepada lurah tentang rencana pembangunan pada wilayahnya. berikut ini penjelasan unsur-unsur pemerintah kelurahan.

1. Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah. berbeda dengan kepala desa yang dipilih oleh warga, Lurah tidak dipilih. melainkan Lurah diangkat oleh bupati atau wakil kota atas usul kepala Kecamatan dari pegawai negeri sipil yang berprestasi. syaratnya dia harus mampu dan menguasai pengetahuan tentang pemerintahan. Selain itu, memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

  Lurah mempunyai beberapa tugas yang harus dilaksanakan. dalam menjalankan tugasnya, Lurah bertanggung jawab kepada bupati atau walikota melalui camat. berikut beberapa tugas Lurah.
a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan.
b. memberdayakan masyarakat.
c. melayani masyarakat.
d. menyelenggarakan sistem keamanan agar masyarakat tentram dan tertib.
e. memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum di masyarakatnya.

Perangkat Kelurahan

  Kelurahan dibantu oleh beberapa perangkat Kelurahan yang bertanggung jawab kepada lurah sepenuhnya. perangkat Kelurahan hampir sama dengan perangkat desa. perangkat Kelurahan terdiri atas sekretaris Kelurahan (menjalankan administrasi Kelurahan) kepala seksi (kasi) dan lembaga kemasyarakatan.

  Sama halnya dengan desa, Kelurahan juga memerlukan dana untuk melaksanakan pemerintahan. sumber dana yang digunakan untuk menjalankan pemerintahan di suatu kelurahan dapat bersumber dari APBD Kabupaten atau kota. bantuan pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi, dan pemerintahan kabupaten atau kota. serta bantuan pihak ketiga dan sumber lain yang tidak mengikat dan sah.

  Unsur unsur pemerintahan kelurahan yang telah dibahas biasanya diletakkan di sebuah struktur organisasi sehingga jelas kedudukannya. struktur organisasi pemerintahan kelurahan secara umum dicontohkan pada bagan berikut.
  Semoga artikel ini dapat membantu anda dalam melaksanakan tugas yang telah diberikan kepada anda. Semoga dapat membantu dan sampai jumpa pada artikel berikutnya.

0 Response to "SITEM PEMERINTAHAN KELURAHAN DAN PERANGKAT KELURAHAN MENURUT PP No.73 Tahun 2005"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel